Putusan mk nomor 31/puu-x/2012
WebDalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa: [2] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur … WebHumas Pengadilan Tipikor Jakarta Yohanes Priyana mengatakan, sudah ada putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan …
Putusan mk nomor 31/puu-x/2012
Did you know?
WebProgram Legislasi Nasional 2024–2024 (disingkat Prolegnas 2024-2024) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, … WebOct 24, 2012 · MK Akui Kewenangan BPKP Lakukan Audit Investigasi. Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi melalui …
http://pantaukuhap.id/wp-content/uploads/2014/12/putusan_sidang_69-PUU-2012-KUHAP-telah-baca-22-Nov-2012.pdf WebKonstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 404/PAN.MK/2012 dan telah …
WebApabila merujuk pada uraian pokok permohonan dalam Putusan MK Nomor 31/PUU- X/2012, maka pemohon menganggap hanya BPK yang berwenang dalam menilai … WebTelah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan sebagai berikut: 95/PUU-XII/2014 Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan …
WebSyarat-syarat dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 khususnya unsur nomor 1 hingga nomor 4 dapat dikatakan juga tercakup dalam ke-10 unsur dalam pasal 18B ayat 2 UUD 945 yang dipaparkan oleh MK dalam putusannya No. 31/PUU-V/2007 dan putusan No. 35/PUU-X/2012 sebagaimana dijabarkan di atas.
WebJan 3, 2024 · Namun, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menentukan tiga syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegentingan yang memaksa. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasar UU yang berlaku. Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada … slang for government workerWebDalam prespektif negara hukum yang demokratis, diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum. Apalagi, jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 sebagai hukum tertimggi negara Indonesia. slang for hard at workWebFeb 18, 2024 · “Maka dengan digunakannya putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 sebagai dasar untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara, menunjukkan bahwa KPK … slang for heroin crossword clueWebPutusan MK. Klasifikasi Peraturan . Semua Direktori. Undang-Undang ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012. 1072 — 2792. Tentang : … slang for high on methWebTercatat tiga permohonan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, dua perkara yaitu 65/PUU-XII/2014 dan 64/PUU-XIII/2015 tidak dapat diterima, dan satu perkara, yaitu perkara Nomor 74/PUU-VIII/2010 ditolak. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan terkait konstitusionalitas UU Pelayaran dengan melakukan kajian terhadap putusan… slang for group of friendsWebNov 22, 2012 · Jenis Peraturan : Putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor Peraturan : 69/PUU-X/2012. Tahun Peraturan : 2012. Tentang : PENGUJIAN PASAL 197 AYAT (1) … slang for hoorayWebJun 30, 2013 · Yang berwenang menghitung kerugian negara. June 30, 2013. Putusan MK nomor 31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Oleh sebab itu menurut Mahkamah, … slang for homeless camp